Negara bagian Oregon, undang-undang yang mengakui Bitcoin dan koin virtual lainnya sebagai Jaminan telah disahkan｜Pemanfaatan aset digital semakin meluas
Daftar Isi* 1. Negara Bagian Oregon, mengakui koin sebagai jaminan
Koin sebagai Jaminan｜Perkembangan Baru di Pasar Keuangan AS
2.1. Mengubah aset digital seperti Bitcoin menjadi jaminan secara resmi
2.2. Mendorong pengembangan lingkungan perdagangan digital
2.3. Harapan masuknya investor institusional ke pasar koin meningkat
Negara bagian Oregon, sedang membahas undang-undang baru untuk pelonggaran regulasi koin
3.1. Mendorong perlindungan hak pengguna koin virtual HB2071
3.2. Larangan pajak dan biaya untuk pembayaran dengan koin
3.3. Mengantisipasi pelonggaran lebih lanjut terhadap regulasi koin
Negara Bagian Oregon, akan mengakui koin sebagai jaminan
Gubernur Tina Kotek dari Oregon, AS, menandatangani RUU negara bagian "SB167" yang mengakui koin sebagai jaminan pada 8 Mei 2025, dan hukum tersebut telah disahkan.
Dengan undang-undang baru ini, Undang-Undang Perdagangan Seragam (UCC) negara bagian Oregon akan direvisi, dan mata uang virtual seperti Bitcoin (BTC) akan secara resmi diakui sebagai jaminan dalam transaksi bisnis.
SB167 adalah proposal yang diajukan sebagai "RUU tentang UCC", yang bertujuan untuk secara hukum mengintegrasikan penggunaan metode pembayaran baru dan koin dalam transaksi komersial.
Dengan disahkannya undang-undang ini, negara bagian Oregon menjadi negara bagian ketiga setelah Arizona dan New Hampshire yang berupaya untuk memperjelas status hukum koin.
Koin sebagai Jaminan｜Perkembangan Baru di Pasar Keuangan AS
Mengonversi aset digital seperti Bitcoin menjadi jaminan secara resmi
Dalam SB167 yang baru disahkan kali ini, sebuah Bab 12 baru ditambahkan pada Kode Perdagangan Seragam AS (UCC), dan kerangka hukum mengenai "catatan elektronik yang dapat dikelola" seperti koin (aset kripto), catatan yang ter-tokenisasi, dan uang elektronik telah dibangun.
Selain itu, Pasal 9 UCC juga telah direvisi, yang secara jelas mengakui bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin dapat digunakan sebagai jaminan. Dengan ini, mata uang virtual dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk pinjaman rumah dan membuka jalan untuk mengintegrasikan mata uang virtual ke dalam transaksi keuangan tradisional.
Mendorong pengembangan lingkungan perdagangan digital
Selain itu, SB167 juga mengakui legalitas "transaksi hibrida" yang menjual barang dan jasa secara bersamaan melalui catatan elektronik dan tanda tangan elektronik, serta berupaya untuk membangun lingkungan perdagangan yang sesuai dengan era digital.
Dalam pelaksanaan undang-undang, langkah-langkah transisi telah diatur untuk mempertahankan keabsahan hukum transaksi yang ada. Selain itu, hak jaminan yang telah ditetapkan juga diberikan masa tenggang selama satu tahun.
Harapan meningkatnya partisipasi investor institusi di pasar koin.
Selama ini, karena hubungan hak atas koin tidak jelas, terdapat risiko hukum saat digunakan sebagai Jaminan.
Dengan disahkannya SB167 kali ini, prioritas hak dan jaminan terkait aset digital telah diperjelas, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan telah disiapkan bagi perusahaan dan lembaga keuangan untuk dapat menggunakan mata uang kripto dengan aman dalam transaksi dan pinjaman.
Analis cryptocurrency ternama Crypto Rover menilai tinggi di X (Twitter) bahwa "ini adalah tonggak penting dalam adopsi cryptocurrency". Selain itu, ini juga dianggap sebagai langkah besar yang menghubungkan teknologi blockchain dengan sistem keuangan tradisional, dan disambut baik oleh pelaku pasar.
🇺🇸 UPDATE OREGON: SB 167 DITEKEN MENJADI UNDANG-UNDANG, MEMPERBARUI KODE KOMERSIAL UNIFORM UNTUK MENJELASKAN ASET DIGITAL SEBAGAI JAMINAN.
TAHAP BESAR UNTUK ADOPSI. pic.twitter.com/kc1w3CY2PA
— Crypto Rover (@rovercrc) 8 Mei 2025
Informasi terbaru dari Oregon: RUU SB167 telah ditandatangani dan disahkan, yang mengubah Kode Perdagangan Seragam (UCC) untuk memperjelas aset digital sebagai Jaminan.
Ini adalah kemajuan besar untuk penyebaran koin.
Negara Bagian Oregon, sedang membahas RUU baru untuk melonggarkan regulasi cryptocurrency
HB2071 untuk mempromosikan perlindungan hak pengguna koin
Di negara bagian Oregon, selain SB167, juga sedang dilakukan pengaturan hukum terkait mata uang virtual, salah satunya adalah "HB2071" yang saat ini sedang dibahas.
HB2071 adalah undang-undang yang melindungi hak warga yang menggunakan teknologi blockchain dan aset digital seperti koin.
RUU ini melarang pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah untuk secara tidak adil membatasi penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin oleh individu.
Larangan pajak dan biaya untuk pembayaran dengan koin
Secara spesifik, terdapat klausul yang menjamin hak untuk menerima koin sebagai metode pembayaran untuk barang dan jasa yang sah, serta hak untuk melakukan pertukaran nilai antar individu melalui jaringan blockchain.
Selain itu, undang-undang tersebut melarang lembaga publik untuk mengenakan biaya tambahan atau pajak atas pembayaran dengan koin.
Selain itu, langkah-langkah juga diusulkan untuk mengecualikan kegiatan terkait blockchain tertentu dari penerapan regulasi pengiriman uang negara.
HB2071 saat ini sedang dibahas di komite Dewan Perwakilan Rakyat Oregon dan belum disetujui.
Melihat pelonggaran lebih lanjut terhadap regulasi koin
Namun, saat ini di negara bagian Oregon belum ada proposal untuk mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan negara, dan dalam pengembangan sistem hukum untuk cryptocurrency seperti Bitcoin, pendekatan yang diambil terutama adalah klarifikasi dalam transaksi perdagangan melalui SB167 dan perlindungan hak penggunaan melalui HB2071.
Ke depan, tergantung pada situasi pembahasan HB2071 dan perkembangan di negara bagian lain, kemungkinan akan ada pertimbangan untuk kebijakan terkait koin virtual seperti Bitcoin di negara bagian Oregon.
Upaya negara bagian ini untuk mempromosikan penggunaan koin virtual seperti Bitcoin dan pelonggaran regulasi menarik perhatian besar dari para investor dan pelaku pasar seperti lembaga keuangan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Negara bagian Oregon, undang-undang yang mengakui Bitcoin dan koin virtual lainnya sebagai Jaminan telah disahkan｜Pemanfaatan aset digital semakin meluas
Daftar Isi* 1. Negara Bagian Oregon, mengakui koin sebagai jaminan
Negara Bagian Oregon, akan mengakui koin sebagai jaminan
Gubernur Tina Kotek dari Oregon, AS, menandatangani RUU negara bagian "SB167" yang mengakui koin sebagai jaminan pada 8 Mei 2025, dan hukum tersebut telah disahkan.
Dengan undang-undang baru ini, Undang-Undang Perdagangan Seragam (UCC) negara bagian Oregon akan direvisi, dan mata uang virtual seperti Bitcoin (BTC) akan secara resmi diakui sebagai jaminan dalam transaksi bisnis.
SB167 adalah proposal yang diajukan sebagai "RUU tentang UCC", yang bertujuan untuk secara hukum mengintegrasikan penggunaan metode pembayaran baru dan koin dalam transaksi komersial.
Dengan disahkannya undang-undang ini, negara bagian Oregon menjadi negara bagian ketiga setelah Arizona dan New Hampshire yang berupaya untuk memperjelas status hukum koin.
Koin sebagai Jaminan｜Perkembangan Baru di Pasar Keuangan AS
Mengonversi aset digital seperti Bitcoin menjadi jaminan secara resmi
Dalam SB167 yang baru disahkan kali ini, sebuah Bab 12 baru ditambahkan pada Kode Perdagangan Seragam AS (UCC), dan kerangka hukum mengenai "catatan elektronik yang dapat dikelola" seperti koin (aset kripto), catatan yang ter-tokenisasi, dan uang elektronik telah dibangun.
Selain itu, Pasal 9 UCC juga telah direvisi, yang secara jelas mengakui bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin dapat digunakan sebagai jaminan. Dengan ini, mata uang virtual dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk pinjaman rumah dan membuka jalan untuk mengintegrasikan mata uang virtual ke dalam transaksi keuangan tradisional.
Mendorong pengembangan lingkungan perdagangan digital
Selain itu, SB167 juga mengakui legalitas "transaksi hibrida" yang menjual barang dan jasa secara bersamaan melalui catatan elektronik dan tanda tangan elektronik, serta berupaya untuk membangun lingkungan perdagangan yang sesuai dengan era digital.
Dalam pelaksanaan undang-undang, langkah-langkah transisi telah diatur untuk mempertahankan keabsahan hukum transaksi yang ada. Selain itu, hak jaminan yang telah ditetapkan juga diberikan masa tenggang selama satu tahun.
Harapan meningkatnya partisipasi investor institusi di pasar koin.
Selama ini, karena hubungan hak atas koin tidak jelas, terdapat risiko hukum saat digunakan sebagai Jaminan.
Dengan disahkannya SB167 kali ini, prioritas hak dan jaminan terkait aset digital telah diperjelas, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan telah disiapkan bagi perusahaan dan lembaga keuangan untuk dapat menggunakan mata uang kripto dengan aman dalam transaksi dan pinjaman.
Analis cryptocurrency ternama Crypto Rover menilai tinggi di X (Twitter) bahwa "ini adalah tonggak penting dalam adopsi cryptocurrency". Selain itu, ini juga dianggap sebagai langkah besar yang menghubungkan teknologi blockchain dengan sistem keuangan tradisional, dan disambut baik oleh pelaku pasar.
Negara Bagian Oregon, sedang membahas RUU baru untuk melonggarkan regulasi cryptocurrency
HB2071 untuk mempromosikan perlindungan hak pengguna koin
Di negara bagian Oregon, selain SB167, juga sedang dilakukan pengaturan hukum terkait mata uang virtual, salah satunya adalah "HB2071" yang saat ini sedang dibahas.
HB2071 adalah undang-undang yang melindungi hak warga yang menggunakan teknologi blockchain dan aset digital seperti koin.
RUU ini melarang pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah untuk secara tidak adil membatasi penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin oleh individu.
Larangan pajak dan biaya untuk pembayaran dengan koin
Secara spesifik, terdapat klausul yang menjamin hak untuk menerima koin sebagai metode pembayaran untuk barang dan jasa yang sah, serta hak untuk melakukan pertukaran nilai antar individu melalui jaringan blockchain.
Selain itu, undang-undang tersebut melarang lembaga publik untuk mengenakan biaya tambahan atau pajak atas pembayaran dengan koin.
Selain itu, langkah-langkah juga diusulkan untuk mengecualikan kegiatan terkait blockchain tertentu dari penerapan regulasi pengiriman uang negara.
HB2071 saat ini sedang dibahas di komite Dewan Perwakilan Rakyat Oregon dan belum disetujui.
Melihat pelonggaran lebih lanjut terhadap regulasi koin
Namun, saat ini di negara bagian Oregon belum ada proposal untuk mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan negara, dan dalam pengembangan sistem hukum untuk cryptocurrency seperti Bitcoin, pendekatan yang diambil terutama adalah klarifikasi dalam transaksi perdagangan melalui SB167 dan perlindungan hak penggunaan melalui HB2071.
Ke depan, tergantung pada situasi pembahasan HB2071 dan perkembangan di negara bagian lain, kemungkinan akan ada pertimbangan untuk kebijakan terkait koin virtual seperti Bitcoin di negara bagian Oregon.
Upaya negara bagian ini untuk mempromosikan penggunaan koin virtual seperti Bitcoin dan pelonggaran regulasi menarik perhatian besar dari para investor dan pelaku pasar seperti lembaga keuangan.
Sumber：Bitcoin Magazine
Penulisan dan Terjemahan: Redaksi BITTIMES
Thumbnail: Gambar yang dihasilkan oleh AI